KPPN Ngawur(?)

Tahun ini sampai minggu kedua Juni tunjangan kami belum juga cair. Ternyata, berdasarkan informasi dari Kopertis Wilayah Jakarta, nama saya tercatat oleh KPPN (Kementerian Keuangan) sebagai PNS di UNJ (Universitas Negeri Jakarta). Aneh sekali KPPN ini! Seumur hidup saya belum pernah jadi PNS, juga belum pernah menginjakkan kaki di kampus UNJ. Kenapa tiba-tiba saya ditulis PNS dari UNJ? Pantas, tunjangan Dikti saya "ngegantung" begitu lama. Kepada kawan saya yang baik, Prof. Yuddy Chrisnandi, Menpan & Reformasi Birokrasi, tolong dijewer orang-orang KPPN itu. Birokrasi Indonesia, rupanya, tetap saja kacau kerjanya!

Begitulah ujar  Prof Tjipta Lesmana yang menyandang predikat sebagai ahli komunikasi politik Indonesia. Dikutip dari Suara Pembaca tanggal 10 Juni 2015 lalu, Prof Tjipta yang naik pitam karena tunjangannya tak kunjung turun ini lantas langsung menyalahkan KPPN melalui media publik. Namun demikian, Kementerian Keuangan menggunakan Hak Jawab untuk menanggapi "Suara" Prof Tjipta yang berisi penjelasan terkait sistem pencairan anggaran. Berikut penjelasannya:

Sehubungan dengan Opini pada Harian Suara Pembaruan dan media ordine suara pembaca.net pada 10 Juni 2015 dengan judul "KPPN Ngawur" yang disampaikan oleh Prof Tjipta Lesmana, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan (Kemkeu) perlu memberikan klarifikasi terkait proses pencairan dana tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan guru besar nonpegawai negeri sipil (PNS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III DJPB Kemenkeu. Beberapa hal yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

  1. Informasi pihak yang berhak menerima pembayaran (data supplier) atas nama (a.n) Prof Dr Tjipta Lesmana MA disampaikan untuk didaftarkan ke KPPN Jakarta III DJPB Kemenkeu dalam rangka pengajuan tagihan ke KPPN Jakarta III oleh Satuan Kerja (Satker) Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah III Jakarta dengan kode satker (189705). Penyampaian data supplier dan pengajuan tagihan dimaksud sesuai dengan mekanisme pelaksanaan APBN.
  2. Kebenaran data supplier yang disampaikan oleh satker merupakan tanggung jawab dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker, dan terhadap yang bersangkutan tidak pernah terdaftar sebagai Pegawai Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
  3. Selama 2014 telah dilakukan beberapa kali pembayaran terhadap informasi rekening dimaksud, tanpa adanya kendala.
  4. Pada 2015, terhadap Satker Kopertis Wilayah III Jakarta dengan kode satker (189705) dilakukan likuidasi dan sesuai dengan restrukturisasi Kementerian/Lembaga, di mana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kode satker dan nomenklatur satker dimaksud menjadi Kopertis Wilayah III Jakarta dengan kode satker (400040) yang semula menggunakan Bagian Anggaran (BA) 023 menjadi Bagian Anggaran (BA) 042. Proses pencairan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) baru dilakukan setelah SK Pejabat Perbendaharaan disampaikan kepada KPPN Jakarta III DJPB Kemenkeu, penyampaian spesimen tanda tangan Pejabat Perbendaharaan, registrasi Personal Identification Number (PIN) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), serta pembuatan Kartu Identitas Petugas Satker (KIPS) baru.
  5. Untuk 2015, terdapat pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Satker Kopertis Wilayah III Jakarta untuk pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan pada 29 Mei 2015, namun tidak dapat diproses oleh KPPN Jakarta III DJPB Kemenkeu karena kesalahan penggunaan tipe supplier yang tidak konsisten oleh Satker Kopertis Wilayah III Jakarta. Pada 10 Juni 2015, SPM tersebut telah diajukan kembali oleh Satker Kopertis Wilayah El Jakarta dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Jakarta III DJPB Kemenkeu tanggal 11 Juni 2015 untuk pembayaran tunjangan dan tunjangan kehormatan yang ditujukan ke rekening milik Prof Dr Tjipta Lesmana MA.
  6. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan a.n. Prof Tjipta Lesmana pada 2015 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    • Adanya restrukturisasi Kementerian/Lembaga sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, sehingga Satker Kopertis Wilayah III Jakarta yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralih menjadi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Hal tersebut juga telah dijelaskan melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4162/PB/2015 tanggal 19 Mei 2015 hal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Perubahan Struktur Organisasi Kementerian Negara/ Lembaga, kepada 6 (enam) kementerian/lembaga yang mengalami perubahan struktur organisasi,
    • Sebagaimana ketentuan dalam pasal 9 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/ PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), kebenaran data supplier yang disampaikan satker (termasuk Satker Kopertis Wilayah III Jakarta) ke KPPN merupakan tanggungjawab dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada masing-masing satker.
  7. Dengan demikian, KPPN Jakarta III DJPB Kemenkeu telah sesuai dalam melaksanakan prosedur terkait proses pencairan dana melalui aplikasi SPAN. DJPB Kemenkeu selalu menjaga dan meningkatkan kualitas layanan prima, kepuasan serta penerapan kode etik dan konsisten melaksanakan prinsip-prinsip pakta integritas dalam kaitannya dengan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dan penerapan Standar Manajemen Mutu ISO 9001-2008.

TL:DR? intinya bahwa bila diungkapkan secara sederhana, mungkin kronologisnya seperti ini:

  1. Tunjangan Dikti Profesor Ahli Komunikasi Politik tidak segera cair
  2. Sang Profesor Ahli Komunikasi Politik geram dan bertanya langsung pada pihak satker Kopertis Wilayah III Jakarta
  3. Perwakilan satker kopertis menyalahkan KPPN
  4. Tanpa klarifikasi ke KPPN, Sang Profesor Ahli Komunikasi Politik mempercayai satker kopertis dan mengirimkan "Suara"nya ke media publik
  5. Kemenkeu menggunakan hak jawab yang intinya menjelaskan bahwa alasan Tunjangan Dikti Sang Profesor tidak kunjung cair adalah kesalahan Pejabat Pembuat Komitmen di satker Kopertis